Podkes Kanal KPK

Campus Integrity Fest (CIFest) 2023 merupakan kegiatan yang didukung oleh KPK untuk membangun integritas dan sikap anti-korupsi di lingkungan kampus. Bagaimana para pemenang Cifest 2023 mengimplementasikan integritas di lingkungannya? Simak cerita Dani Fauzi (Universitas Bengkulu), Qonita (Universitas Negeri Semarang), dan Fayaz (Universitas Gajah Mada)

SD Muhammadiyah Program Khusus (PK) Kottabarat Surakarta ,meraih penghargaan kategori apresiasi praktik baik Implementasi Pendidikan Antikorupsi (PAK) pada tahun 2023 silam. Ada dua program unggulan yaitu, program bulan karakter dan sistem lost and found. Melalui program bulan karakter, setiap bulan dipilih tiga murid menjadi “Duta Karakter” berdasarkan subtema karakter untuk setiap kelas.

Jelang hari raya, pemberian hadiah umum terjadi di kalangan masyarakat tak terkecuali bagi PNS atau pejabat pemerintah. Surat Edaran KPK terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi mengimbau para PNS maupun pejabat pemerintah untuk menolak gratifikasi hari raya. Imbauan gratifikasi hari raya menginformasikan tentang penggunaan mobil dinas, penerimaan parsel, hingga permintaan thr ke masyarakat.

Budaya antikorupsi sudah sejak lama diterapkan oleh SMAN Negeri 2 Singaraja. Penerima apresiasi praktik baik implementasi Pendidikan Antikorupsi tahun 2023 ini, telah membuat buku pedoman antikorupsi untuk diterapkan di lingkungan sekolahnya

Pendidikan antikorupsi yang diterapkan oleh SMA Negeri 2 Kalianda mengantarkanya menjadi salah satu penerima apresiasi praktik baik implemetasi Pendidikan Antikorupsi di tahun 2023. Uniknya, SMAN 2 Kalianda ini menerapkan “Segitiga Restitusi” dalam penerapan nilai-nilai antikorupsi.

Dalam sebuah penanganan perkara tindak pidana korupsi, #KawanAksi pasti tidak asing dengan istilah Barang Bukti atau juga Alat Bukti. Sebenarnya apa perbedaannya? Serta sampai mana peran keduanya dalam penanganan sebuah perkara?

Penahanan terhadap tersangka dugaan tindak korupsi dilakukan oleh KPK untuk menahan seseorang yang diduga terlibat dalam tindak korupsi. Tujuan penahanan ini adalah untuk memastikan bahwa tersangka tidak akan melarikan diri atau menghilangkan bukti, serta untuk memastikan kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi. Penahanan tersangka korupsi biasanya mengikuti prosedur hukum yang telah diatur dalam perundang-undangan negara tertentu. Tapi mengapa kadang penahanan belum juga dilakukan walau sudah berstatus tersangka?

Pendekatan pertama adalah mengintegrasikan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah. Ini dapat dilakukan dengan menciptakan mata pelajaran khusus tentang etika dan pencegahan korupsi atau dengan mengaitkannya dengan mata pelajaran yang sudah ada seperti kewarganegaraan, sejarah, atau bahasa. Simak cerita tim Jaringan Pendidikan KPK dan TK Negeri Pembina Gunung Sugih – Lampung dalam upaya menginsersi pendidikan antikorupsi.

Berbicara tentang peran Humas dalam sebuah lembaga, tentu tidak lepas dari unsur informasi publik. Di KPK, salah satu media untuk menyampaikan informasi kepada publik adalah melalui pemberitaan yang disampaikan kepada media massa. Pada episode ini, tim Pemberitaan dari Biro Humas bercerita banyak tentang dibalik layar penanganan informasi dan media di KPK. Mulai dari konferensi pers, monitoring isu tentang KPK hingga bagaimana menjaga relasi dengan teman–teman media.

Budaya sadar risiko sangat mempengaruhi suatu organisasi dalam mengelola proses bisnisnya. Warren Buffett, pernah berkata bahwa “Risk comes from not knowing what you’re doing”. Ketika organisasi sadar apa yang sedang dikerjakan dan potensi risiko yang mungkin muncul, maka organisasi akan menjadi lebih siap menanganinya. Pada episode ini, Widyanto Eko Nugroho, dari unit Pengelolaan Kinerja dan Risiko KPK, bercerita banyak tentang pengelolaan budaya risiko di KPK.

Jelang Pemilu, KPK terus menyerukan kampanye tolak serangan fajar. Ini merupakan komitmen KPK dalam mewujudkan proses demokrasi 2024 yang berintegritas dan meningkatkan kesadaran publik terkait pencegahan politik uang dan korupsi menjelang pencoblosan. Diharapkan, melalui kampanye Hajar Serangan Fajar, publik dapat menolak pemberian uang/fasilitas/barang dari calon pemimpin dan tidak memilih partai/calon pemimpin yang masih memberikan politik uang.

Berbicara antikorupsi tentu tak lepas dari sosok perempuan. Berbicara tentang lingkungan terdekat kita pun, pasti ada keterlibatan perempuan. Raissa Aleyyda (Abnon Jakarta 2022) bersama Bunga dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat, berbagi cerita mengenai bagaimana perempuan sangat bisa mengambil peran dalam upaya mencegah terjadinya perilaku koruptif.

Yapy Yapo adalah tempat berkumpulnya Penyuluh Antikorupsi yang mempunyai kesamaan misi menyebarkan cerita integritas melalui dongeng dan berkreativitas dalam pengembangan karakter anak melalui pembiasaan bertutur. Juliasih Hizbar yang berprofesi sebagai guru atau akrab disapa Master Juli menjadi penggagas komunitas ini. Dia menceritakan pengalamannya mendongeng di Bandung sejak 2014 sampai akhirnya pada 2018 mendaftarkan diri sebagai penyuluh antikorupsi. Jadi biar apa sih jadi penyuluh?

KPK mengukir sejarah baru dengan meluncurkan Prangko Antikorupsi pada 9 Desember 2022 lalu. Prangko antikorupsi dengan nominal bayar Rp3500 ini menjadi alat dokumentasi dari sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Desain prangko antikorupsi berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI, PT Pos Indonesia, Perusahaan Umum Percetakan Uang Negara (Peruri), sejumlah organisasi nirlaba, serta para ahli desain. Prangko antikorupsi menggabungkan latar hitam dengan 9 peluru dan tikus yang menjadi target utama. Desain tersebut merupakan manifestasi dari 9 nilai antikorupsi; jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, kerja keras yang menjadi amunisi untuk memberantas koruptor di Indonesia. Prangko antikorupsi telah terdaftar di Kesatuan Pos Sedunia (Universal Postal Union) di Bern, Swiss dan di Museum Prangko Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta.

SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta punya cara jitu untuk mengukur nilai-nilai dalam Pendidikan Pancasila agar terwujud secara nyata. Lewat kartu m-one smart anak diajarkan untuk membangun integritas, kejujuran, rasa percaya diri, tanggung jawab, serta disiplin. Kartu ini merupakan kartu digital yang digunakan sebagai alat pembayaran digital di lingkungan sekolah serta terintegrasi dengan sistem pembelajaran digital seperti e-presensi, e-infak, e-UKS, e-perpustakaan, dll. Selain lewat kemajuan teknologi yang diadopsi melalui sebuah kartu, implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah ini juga bisa ditemukan di 28 jenis ektrakurikuler. Model keteladanan guru pun jadi alat untuk menstimulus anak melakukan hal yang sama dengan guru. Contohnya saja, setiap pukul 6 pagi para guru sudah berada di sekolah dan mulai mengaji sebelum anak-anak tiba.

Berdasarkan Undang-undang 28 tahun 1999, penyelenggara negara wajib untuk melaporkan harta yang dimilikinya secara periodik setiap tahunnya. Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) menjadi bagian penting upaya mencegah tindak korupsi. Asas transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran para penyelenggara negara menjadi kunci agar mereka terhidar dari menikmati harta yang tidak sah saat menjadi pejabat negara. Laman https://elhkpn-app.kpk.go.id menampilkan fitur e-announcement di mana transparansi terkait harta penyelenggara negara bebas diakses oleh publik. Kebebasan publik dalam mengakses jumlah harta penyelenggara ini juga membantu KPK agar publik dapat turut serta mengawasi penyelenggara negara jika terjadi kejanggalan.

Jalan-jalan ke SMP Negeri 10 Purwakarta, ada Pendidikan Antikorupsi (PAK) yang sudah terimplementasi dalam 4 (empat) pendekatan/strategi. Yaitu pendekatan intrakurikuler yang merupakan insersi mata pelajaran kewarganegaraan dan agama Islam, pendekatan kokurikuler (program P5), pendekatan ekstrakurikuler, pendekatan budaya sekolah. Selain itu, sebagai sekolah ekologi, SMPN 10 Purwakarta juga memiliki kelas kecakapan, yaitu kelas khusus untuk memberikan keterampilan khusus tentang alam. Program mengenai alam membuat Sekolah Ekologi SMPN 10 Purwakarta makin kaya akan bentuk nilai-nilai integritas, karena siswa diajarkan peduli terhadap alam dan berguru kepada bumi. Berjumpa Di Kertas menjadi slogan yang dipakai sekolah untuk memopulerkan nilai integritas, yaitu berani, jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana.

Penyanyi Ikke Nurjanah diangkat menjadi anggota komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun dan mendistribusikan royalti. Lembaga bantu pemerintah non-APBN ini berperan besar dalam mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan musik. Dalam UU Nomor 28 Tahun 2014, lagu dan musik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi hak ciptanya. Ada hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, termasuk royalti, yang harus dipenuhi. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hak ekonomi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait atas lagu dan musik, serta orang yang menggunakannya secara komersial, ditetapkanlah PP Nomor 56 Tahun 2001. Mengatasi potensi korupsi yang mungkin terjadi, Pencegahan KPK melalui Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) ikut ambil peran didalamnya.

Problematika yang ada di pelabuhan membuat pelabuhan terkenal dengan banyaknya preman dan iuran-iuran yang tak jelas ujungnya. Stategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) berupaya mengurai satu persatu problematika yang muncul, seperti pemangkasan birokrasi serta tumpang tindih aturan yang ditata kembali, melalui JAGA PELABUHAN. Jaga Pelabuhan terintegrasi dengan layanan satu pintu perdagangan internasional yang digagas pemerintah yaitu Indonesia National Single Window (INSW). Jaga Pelabuhan pun menyediakan berbagai informasi, seperti indikator warna hijau, kuning, dan merah pada 14 pelabuhan tentang tinggi rendahnya celah korupsi dalam urusan perizinan di pelabuhan tersebut. Ada juga edukasi mengenai tata cara perizinan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha (exportir maupun importir), semua tersedia dalam satu genggaman di aplikasi https://www.jaga.id

Laboratorium Barang Bukti Elektronik (LBBE) berada di bawah Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi (DNA) KPK. Sesuai Peraturan Komisi Nomor 07 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) KPK, tim LBBE memiliki tupoksi menangani dan memeriksa barang bukti elektronik (BBE) dengan metodologi forensik digital yang kegiatannya meliputi; penanganan pertama BBE, pemeriksaan BBE, penghapusan data elektronik serta menjadi ahli persidangan di dalam perkara tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang yang sedang ditangani oleh KPK. Barang bukti elektronik yang ditangani KPK terdiri dari berbagai macam, seperti telepon pintar, tablet, komputer, flashdisk, kemudian media penyimpanan seperti hard disk, SSD (Solid-State Drive), dan sebagainya.